Kebijakan apa yang di lakukan pemerintah untuk menangani masalah pengangguran terdidik?

·         Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

·         Bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya.

·         Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya lapangan pekerjaan baru. Membantu para pengangguran terdidik untuk menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya. 

·         Meningkatkan teknologi dan system pedidikan. Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. 

·         Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci.

·         Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja.

·         Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.

·         Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL Indonsia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja.

·         Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah.

·         Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. 

·         Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.

·         Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif 

·         Tingkatkan perkembangan sector pertanian dan manufacturing. Suatu daerah mengembangkan laju pertumbuhan ekonomi dengan mendukung perkembangan sektor manufacturing dan pertanian yang lebih bersifat jangka panjang dalam hal penyerapan tenaga kerja itu dinilai akan lebih banyak menyerap tenaga kerja.

·         Penciptaan lapangan kerja/padat karya
Pengurangan pengangguran melalui program padat karya dapat dikatakan sebagai investasi public yang selanjutnya dapat mendorong investasi swasta, karena menurunkan angka kriminalitas dan menurunkan potensi konflik social. Pemerintah dapat juga membiayai program pembangunan infrastruktur dan padat karya dengan meminjam dana masyarakat karena likuditas cukup banyak di perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Pemerintah dapat mengeluarkan SUN (Surat Utang Negara) baik jangka panjang maupun jangka pendek (kurang dari satu tahun) untuk membiayai program-program padat karya.

·         Berkerjasama dengan pihak perguruan tinggi dengan Bank
Dalam setiap perguruan tinggi baik negeri atau swasta perlu mahasiswanya dibekali dengan mata kuliah kewirausahaan yang menjadi dasar bagi yang mempunyai bakat dan minat berwirausaha. Sehingga untuk saat ini banyak perguruan tinggi menerapkan system mangang kepada mahasiswanya sebelum mengambil skripsi demi memperoleh pengalaman dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Pemerintah juga melakukan kerja sama dengan bank untuk memberikan kemudahan pinjaman modal untuk membangun fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik. 

·         Pembangunan sekolah-sekolah kejuruan
Dalam mengatasi dunia kerja yang semakin kompleks diperlukan juga keahlian yang mumpuni dari para pencari kerja. Lemahnya system pendidikan kita yang pada masa yang lalu yang tidak terlalu mempromosikan sekolah kejuruan ini mengakibatkan masyarakat enggan untuk menyekolahkan anaknya serta melihat potensi lapangan kerja yang ada belum menjanjikan. Peserta didik yang bersekolah di sekolah umum tidak memiliki kemampuan awal yang bisa dipakai berusaha setelah mereka lulus. Dengan mengefektifkan dan membuka sekolah kejuruan yang baru yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja diharapkan jumlah pengangguran dapat ditekan minimal jika mereka tidak diterima bekerja di perusahaan-perusahaan misalnya,mereka dapat membuka lapangan kerja sendiri dan ini lebih baik karena dapat menyerap tenaga kerja yang lain. Pertimbangannya dengan tetap mengacu pada jenis usaha yang menjanjikan ke depan,selain itu dibutuhkan kreatifitas tinggi dalam menghadapi persaingan di dunia usaha.

·         Membuat system PSP-3. PSP-3 merupakan program pemerintah yang diluncurkan secara nasional melalui Kemenpora yang telah berlangsung sejak tahun 1989. Program tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan melibatkan para sarjana muda untuk memperteguh komitmennya untuk turut serta dalam pembangunan Nasional. Komitmen ini penting untuk mengatasi dua permasalahan pokok yaitu menumpuknya pengangguran terdidik di perkotaan dan masih rendahnya kualitas sumber daya pemuda di perdesaan.Program ini dikembangkan dengan tujuan agar dapat mengubah paradigma dari sarjana mencari kerja menjadi sarjana pencipta lapangan kerja. Dalam program PSP-3 ini juga, diharapkan dapat menurunkan arus urbanisasi dan sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam mengembangkan potensi yang ada di perdesaan. Potensi tersebut seperti pertanian, perikanan, peternakan, agroindustri serta berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, pengembangan usaha mikro serta pengembangan usaha yang berbasis teknologi dan informasi tepat guna dan padat karya yang dibangun di atas pilar kearifan lokal dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya pemuda.